INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN BADAN PUBLIK

  1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (lembaran negara Tahun 2000 Nomor 80, tambahan lembaran negara RI nomor 396873).
Undang-Undang-tahun-1999-53-99

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

faf9c0ea8073-undang-undang-nomor-36-tahun-2000

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri.

Undang-Undang-Nomor-25-Tahun-2002-tentang-Pembentukan-Provinsi-Kepulauan-Riau

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

UU17-2003KeuanganNegara

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

UU-NO-10-TH-2004

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

uu-2520041

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU0232014

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

UU_no_17_th_2007-RPJPN-2005-2025

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

UU-No-26-2007-ttg-Tata-Ruang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP-58-TH-2005

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Perpres_No.40_Tahun_2006_1-1

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

pp41-2007

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

pp46-2007

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2008-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-nasional

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

Perpres-Nomor-2-Tahun-2015

16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Keppres34-2003PertanahanNasional

17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inpres-1999-7

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah.

PDF Embedder requires a url attribute

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Permendagri-No-86-TH-2017

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

Peraturan-Daerah-Prov.-Kepri-Nomor-02-Tahun-2009

21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Perda_Btm_2006_No_2

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021.

Perda.Btm_2016_no_8

23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

Perda-No-10-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah

24. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

PERWAKO-SOTK-NO-28-TAHUN-2016

25. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

PerwakoBtm_2017_no_27

26. Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Aduan Masyarakat Menggunakan Sistem Elektronik.

PerwakoBtm_2017_no_38

27. Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam.

Perwako_Btm_2019-No_47

28. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease Di Kota Batam.

Perwako-Penerapan-Disiplin-Protokol-Kesehatan-HASIL-FASILITASI-PROPINSI-SALINAN-SESUAI-ASLINYA

28. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/I/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

PDF Embedder requires a url attribute

29. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 404/HK/XII/2019 tentang Status Peralihan Penggunaan Barang Milik Daerah serta Penghapusan Catat dari Pengguna Barang Lama di Lingkungan Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Partanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

KPTS-404-HK-XII-2019-TENTANG-STATUS-PERALIHAN

30. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 398/HK/XII/2019 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penilaian Penilai Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019.

SK-NO.-KPTS.398-STATUS-PENGGUNA-BMD-HASIL-PENILAIAN-PUBLIK-TH.2019-1

31. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam Nomor : KPTS. 16/DP-BTM/SET/PROG/I/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kota Batam.

KPTS-16-Penetapan-Indikator-Kinerja-Utama

32. Surat Edaran Walikota Batam Nomor : 246 Tahun 2020 Ketentuan Presensi dan Laporan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

SE-Wako-Batam-No.-246-Tahun-2020@Ketentuan-Presensi-dan-Laporan-Kinerja

33. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dan Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

SE-WALIKOTA-TENTANG-WFH.

34. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 189 Tahun 2020 Tanggal tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-a9 (COVID-19).

SE-Wako-No.-189-Tahun-2020@Penyesuaian-Sistem-Kerja-dan-Perubahan-ke-5-SE-Wako-181-Tahun-2020

35. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2020 Penngkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

SE-Wako-No-11-Tahun-2020@PENINGKATAN-KEWASPADAAN-THD-RESIKO-COVID-CAP-1

36. Surat Edaran Nomor : 123 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dan Perubahan Keenam Atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

37. Surat Edaran Nomor : 287 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dan Perubahan Ketujuh Atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

38. Surat Edaran Nomor 181 Tahun 2020 Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

SE-Wako-No-11-Tahun-2020@PENINGKATAN-KEWASPADAAN-THD-RESIKO-COVID-CAP-1

39. Surat Edaran Nomor : 11 Tahun 2020 Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

SE-Wako-No-11-Tahun-2020@PENINGKATAN-KEWASPADAAN-THD-RESIKO-COVID-CAP

40. Surat Edaran Nomor : 107 Tahun 2020 Tentang Antisipasi Penyebaran Pandemi Menjelang Libur Panjang Dan Cuti Bersama.

PDF Embedder requires a url attribute

41. Surat Edaran Nomor : 295 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyambung Cuti Bersama Di Masa Pandemi Covid 19.

SE-Wako-No.-295-2020@Larangan-Menyambung-Cuti-Bersama-di-Masa-Pandemi-COVID-19-

42. Surat Edaran Walikota Batam Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional Tanggal 9 Desember 2020.

SE-Nomor-1-Tahun-2020-Tentang-Hari-Libur-Pemungutan-Suara

43. Surat Edaran Walikota Batam Nomor : 378 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Perubahan Kesepuluh Atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Covid-19.

Surat-Edaran-Nomor-378-Tahun-2020-Tentang-Perubahan-Kesepuluh-SE-181-Tahun-2020

44. Surat Edaran Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dan Perubahan Kesebelas Atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

SE-NOMOR-02-TAHUN-2020

43. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 744 Tahun 2020, Nomor : 05 Tahun 2020, Noor : 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas

44. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 383/SET-STC19/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Natal Tahun 2020 Dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Kepulauan Riau.

383.-SE-GUB-ttg-Pelaksanaan-Kegiatan-Masy.-pd-Libur-Nataru-21-DESEMBER-2020

45. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keempat Atas Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020.

SE-CUTI-BERSAMA-2

46. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dan Perubahan Keduabelas Atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap RIsiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

SE-WAKO-NO.-64-TAHUN-2020-TTG-PENYESUAIAN-SISTEM-KERJA-PERUBAHAN-12

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll Up